5 Pungutan Sekolah yang Resmi Agar Terhindar Dari Pungli. Informasi dari Mendikbud yang mengeluarkan Permendikbud terkait
diizinkannya pungutan di Sekolah namun tidak termasuk dalam Pungli.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Muhadjir Effendy
memberi angin segar dengan mengijinkan adanya pungutan di sekolah.
Sepanjang, pungutan itu dilakukan dengan cara yang jujur, halal, sesuai
aturan dan betul-betul untuk kemajuan sekolah.
Pihaknya bahkan
sudah menandatangani Peraturan Menteri terkait hal itu, yang akan mulai
berlaku di tahun ajaran baru nanti. “Saya sudah konsultasi dengan Menko
Polhukam, yang penting (pungutan) tidak boleh memaksa, dan diharapkan
bukan dari orang tua siswa tapi dari luar terutama alumni,” tandasnya.
 |
Berikut 5 pungutan tersebut bisa Anda lihat di PP yang telah ditandatangani Kemendikbud dibawah;
Penegasan Mendikbud dengan memperbolehkan kembali pungutan di sekolah itu sebagaimana disampaikan seusai memberikan paparan pada acara Sosialisasi Kebijakan Pendidikan bertajuk "Masalah dan Tantangan Pendidikan Ke Depan” di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Bali, Kamis (29/12).
"Permen (Peraturan Menteri)-nya sudah saya tandatangani. Mestinya dengan sudah ditandangani, maka mulai tahun ajaran baru sudah bisa diberlakukan," tegasnya.
Bahkan, lanjut Muhadjir, pihaknya juga menjamin dengan sudah ditekennya permen, maka sifat pungutan bersifat resmi dan tidak dilarang. "Yang tidak dibolehkan itu kalau pungutan liar. Sedangkan kalau resmi dan diatur dalam peraturan kan tidak masalah?," tandasnya.
Mendikbud menambahkan, sebelum meneken permen, pihaknya telah berkonsultasi dengan Menkopolhukam Wiranto. "Pada prinsipnya beliau Pak Wiranto (Mengkopolhukam) tidak ada masalah, karena yang diatur bukan pungutan liar.
Penegasan Mendikbud dengan memperbolehkan kembali pungutan di sekolah itu sebagaimana disampaikan seusai memberikan paparan pada acara Sosialisasi Kebijakan Pendidikan bertajuk "Masalah dan Tantangan Pendidikan Ke Depan” di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Bali, Kamis (29/12).
Join Site Dahulu
"Dapatkan Info Terbaru"
"Permen (Peraturan Menteri)-nya sudah saya tandatangani. Mestinya dengan sudah ditandangani, maka mulai tahun ajaran baru sudah bisa diberlakukan," tegasnya.
Bahkan, lanjut Muhadjir, pihaknya juga menjamin dengan sudah ditekennya permen, maka sifat pungutan bersifat resmi dan tidak dilarang. "Yang tidak dibolehkan itu kalau pungutan liar. Sedangkan kalau resmi dan diatur dalam peraturan kan tidak masalah?," tandasnya.
Mendikbud menambahkan, sebelum meneken permen, pihaknya telah berkonsultasi dengan Menkopolhukam Wiranto. "Pada prinsipnya beliau Pak Wiranto (Mengkopolhukam) tidak ada masalah, karena yang diatur bukan pungutan liar.
5 Pungutan Sekolah yang Resmi Agar Terhindar Dari Pungli
0 Response to "5 Pungutan Sekolah yang Resmi Agar Terhindar Dari Pungli"
Posting Komentar